Modus Dukungan Vanuatu Terhadap ULMWP Terbongkar

Setelah dukungan yang diberikan beberapa negara Pasifik terhadap isu Papua dalam sidang umum PBB ke – 71 pada 26 September 2016 lalu, kini sedikit demi sedikit terbongkar modus yang dilakukan oleh Vanuatu karena mendukung ULMWP agar menjadi anggota tetap Melanesian Spearhead group (MSG).

Saat ini Vanuatu sedang menghadapi sanksi internasional terhadap kegagalan pencucian uang, seperti yang diberitakan di Nikkei Asian Review (24/11).

Perdana Menteri Charlot Salwai yang mengambil alih kekuasaan sejak Februari 2016 sendiri mengakui bahwa dirinya telah gagal memimpin Vanuatu karena tidak ada kemajuan yang dicapai selama dirinya menjabat. Permasalahan keuangan, lingkungan politik yang tidak stabil dan tidak adanya sumber daya menjadi masalah utama Vanuatu yang ditandai dengan 14 anggota parlemennya yang terjerat kasus korupsi.

Fianancial Action Task Force yang merupakan kelompok antar-pemerintah pada bulan September sempat memberikan peringatan keras terhadap kepemimpinan Charlot, “kekurangan strategis di Vanuatu yakni anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan dari sistim terorisme”

Sanksi yang mungkin dapat diberlakukan di Vanuatu merupakan isolasi terhadap sistim perbankan yang melarang penggunaan kartu kredit dan menghentikan transfer keuangan. Contohnya Jerman Commerzbank yang dibatalkan oleh Bank Nasional sebagai rekening koresponden Vanuatu pada Maret lalu.

Entah karena kebutulan atau memang karena memiliki modus yang sama atas dukungannya terhadap isi Papua, Nauru yang merupakan negara tetangga dari Vanuatu pernah mengalami sanksi serupa selama empat tahun mulai 1999. Seluruh perusahaan dipaksa melakukan transaksi secara tunai yang mengakibatkan kurangnnya mata uang asing yang beredar dan hal ini sangat berdampak pada perekonomian negara tersebut.

Sanksi yang paling berat untuk Vanuatu adalah harus meminjam dari Dana Moneter Internasional dan Organisasi Internasional lainnya untuk membantu kondisi keuangan di negaranya.

Penting untuk diketahui Vanuatu merupakan negara terkecil diantara negara-negara Pasifik dan masuk dalam daftar Fianancial Action Task Force yang merupakan negara dengan resiko keuangann yang tinggi dan tidak kooperatif dalam masalah hukumnya. Beberapa negara lain yang termasuk dalam kategori ini dalah Afganistan, Bosnia, Korea Utara, Iran, Irak, Laos, Suriah dan Uganda.

Modus dukungan negara-negara Pasifik yang mengangkat isu Papua bukannya tanpa syarat. Karena pihak separatis seperti ULMWP dan KNPB menjanjikan sejumlah harta bahkan sebuah pulau sebagai upah atas dukungan tersebut.

Apakah ini arti merdeka, menjual seluruh potensi milik orang asli Papua terhadap asing hanya untuk kepentingan beberapa kelompok saja.

Dari pada memikirkan hal tersebut, lebih baik kita membangun dan menjaga Papua bersama dengan pemerintah agar Provinsi Papua bisa menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi pusat perhatian dunia karena kemajuannya.

Modus Dukungan Vanuatu Terhadap ULMWP Terbongkar

Source : Modus Dukungan Vanuatu Terhadap ULMWP Terbongkar