Hari Kemerdekaan: Pemerintah menunjukkan kemajuan infrastruktur ditengah tantangan
Setelah berjanji untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sejak awal masa jabatannya, Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya telah membuat kemajuan yang patut dicatat sehubungan dengan infrastruktur, walaupun harus bergumul dengan berbagai tantangan yang terus berlanjut. Tantangan yang sedang ditangani oleh pemerintah adalah tidak adanya rintangan kecil. Mereka adalah masalah tahun dan diyakini sebagai penyebab kegagalan pendahulunya Jokowi, Susilo Bambang Yudoyono, untuk melakukan langkah signifikan dalam memperbaiki infrastruktur negara. Presiden yang baru, bagaimanapun, tampaknya memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi terhadap program infrastrukturnya. Dia telah berjanji untuk membangun pelabuhan, jalan dan kereta api untuk menarik investasi ke negara tersebut dan memacu pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen setahun sebelum masa jabatannya berakhir pada 2019.
Salah satu kendala utama program infrastruktur Yudhoyono adalah kurangnya dana. Pada awal masa jabatannya, Joko Widodo mencoba mencari solusi atas masalah ini dengan memotong subsidi bahan bakar dan memindahkan uang ke lebih banyak "pengeluaran produktif" dengan pembangunan infrastruktur menerima alokasi terbesar dari subsidi terpotong.
Beberapa bulan memasuki masa jabatan Widodo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengumumkan tanda nyata pertama dari rencana infrastruktur ambisius pemerintah. Di antara hal-hal yang direncanakan akan dibangun sebelum 2019, katanya, adalah 2.600 kilometer jalan baru, 1.000 kilometer jalan tol baru, 15 bandara, 24 pelabuhan laut; perluasan jaringan kereta api sebesar 3.258 kilometer dan perbaikan angkutan umum di 29 kota.
Di sektor energi, pemerintah berencana membangun dua kilang baru, sementara meningkatkan kilang yang ada dan juga menambahkan hingga 35.000 megawatt ke utilitas listrik PLN yang terpasang dengan kapasitas terpasang hampir 52.000 megawatt.
Setelah meninjau kembali pekerjaan infrastruktur yang perlu dilakukan, pemerintah kemudian mengidentifikasi 225 proyek di 13 sektor yang terdaftar sebagai "proyek strategis nasional," bersamaan dengan program elektrifikasi berskala besar, yang akan selesai pada tahun 2025.
Presiden kemudian mengeluarkan kebijakan dan membentuk Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dengan tujuan untuk mempercepat proyek. KPPIP kemudian memilih 30 (kemudian direvisi menjadi 37) proyek untuk didaftar sebagai "proyek infrastruktur prioritas," yang seharusnya dimulai pada tahun 2018. Pemilihan proyek didasarkan pada sejumlah kriteria, termasuk nilai investasi dan potensi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.
Proyek prioritas, yang akan menelan investasi sebesar Rp 819,41 triliun, mencakup pengembangan delapan segmen jalan tol Trans-Sumatra, Bandara Internasional Kuala Tanjung, proyek transit kereta ringan (light rail transit / LRT) di Sumatera Selatan dan Jabodetabek, sebuah kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, dan broadband Palapa Ring.
Pemerintah sangat ingin mendapatkan beberapa proyek strategis dan prioritas nasional yang sedang berjalan meski menyadari berbagai tantangan yang akan dihadapi. Dengan cepat mulai membangun jalan baru, jembatan, bendungan, kereta api, pelabuhan laut dan pembangkit tenaga listrik, serta renovasi yang sudah ada, di berbagai wilayah di Indonesia.
proyek fenomenal: Proyek jalan trans-Papua seluas 4.300 kilometer di provinsi Papua dan Papua Barat di wilayah paling timur Indonesia diperkirakan akan selesai tahun depan. Proyek fenomenal: Proyek jalan trans-Papua seluas 4.300 kilometer di provinsi Papua dan Papua Barat di wilayah paling timur Indonesia diperkirakan akan selesai tahun depan.
https://www.freewestpapua-indonesia.com
Tag: Social, Papuabarat, Westpapua, Indonesia, Sosial, Freewestpapua-indonesia.com, free west papua, Cendrawasih
